# Independensi BI Dipertaruhkan? Membedah Revisi UU P2SK 2026
Analisis & opini — berdasarkan data publik 2025–2026. Disusun berimbang; bukan rekomendasi investasi atau pernyataan politik.
Pada Kamis, 4 Juni 2026 — tepat saat rupiah terperosok ke rekor terlemahnya — Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi atas Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pengesahan ini, yang mengubah 17 area strategis di sektor keuangan, langsung memicu perdebatan sengit: apakah independensi Bank Indonesia (BI) sedang dipertaruhkan?
Sebagai catatan, ini bukan isu hitam-putih. Koordinasi antara bank sentral dan pemerintah itu wajar dan sering diperlukan. Namun, ada alasan kuat mengapa investor global begitu memperhatikan independensi bank sentral. Mari bedah apa yang berubah, mengapa ini penting, dan timbang kedua sisinya.
Apa yang Berubah?
Dua perubahan inti menjadi sorotan utama:
- Mandat ganda (dual mandate). Sebelumnya, tujuan BI (UU PPSK Pasal 7) berfokus pada stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan demi mendukung pertumbuhan. Revisi ini secara eksplisit menambahkan tugas BI untuk turut mendukung pertumbuhan sektor riil/ekonomi. Kritikus menyebut ini membuat BI "melayani dua tuan" — stabilitas dan pertumbuhan — yang berpotensi membuat kebijakan moneter kurang terduga.
- Kewenangan DPR mengevaluasi (dan merekomendasikan pemberhentian). Revisi memberi DPR kewenangan untuk mengevaluasi kinerja BI. Yang lebih sensitif, DPR disebut dapat merekomendasikan pemberhentian anggota Dewan Gubernur. Padahal, sebelumnya pengurus BI hanya bisa diberhentikan dalam kondisi terbatas (mengundurkan diri, terbukti pidana, atau berhalangan tetap). Inilah inti kekhawatiran: adanya pengungkit politik atas pejabat bank sentral.
Perlu dicatat, revisi ini juga mencakup hal-hal yang dipandang positif: izin bagi bank BUMN/daerah untuk menghapus kredit macet UMKM, penataan bank digital dan kripto, hingga rencana pusat keuangan internasional. Jadi paketnya luas — tidak semata soal BI.
Kenapa Independensi BI Penting?
Selama puluhan tahun, investor pasar berkembang menghargai BI karena fokusnya yang tunggal: menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Fokus inilah yang berkali-kali melindungi rupiah saat terjadi gejolak modal global.
Independensi bukan soal bank sentral "kebal kritik", melainkan soal kredibilitas dan prediktabilitas. Bank sentral yang independen dapat menaikkan suku bunga atau menahan pelonggaran ketika diperlukan, meski tidak populer secara politik. Sebaliknya, jika bank sentral ditekan untuk terus menopang pertumbuhan atau membiayai program pemerintah, risikonya adalah inflasi yang lebih tinggi, mata uang yang lebih lemah, dan hilangnya kepercayaan investor. Sejarah di berbagai negara menunjukkan, erosi independensi bank sentral kerap berujung pada krisis nilai tukar.
Konteks: Rangkaian Sinyal
Kekhawatiran ini tidak muncul dari satu peristiwa, melainkan dari pola:
- Januari 2026: Thomas Djiwandono — politikus Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo — dilantik sebagai Deputi Gubernur BI, menyisihkan dua bankir karier. Investor sempat gelisah karena pelantikan terjadi saat rupiah tertekan.
- BI dilaporkan menghentikan rilis data arus modal asing mingguan (Februari 2026), memunculkan pertanyaan soal transparansi.
- FTSE Russell menunda peninjauan indeks ekuitas Indonesia di tengah reformasi pasar modal.
- Puncaknya, rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS (rekor terlemah), memaksa BI menaikkan suku bunga ke 5,5% — pembalikan dari siklus pemangkasan.
Rangkaian ini, bukan satu kejadian, yang membuat investor waspada.
Sisi Lain: Argumen Pendukung
Agar berimbang, penting memahami alasan pemerintah dan DPR:
- Koordinasi moneter-fiskal. Secara teori, kebijakan moneter paling efektif bila selaras dengan kebijakan fiskal. Mandat pertumbuhan dapat dilihat sebagai upaya menyelaraskan BI dengan agenda pembangunan nasional, termasuk target pertumbuhan tinggi.
- Penguatan regulasi. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan revisi ini adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU P2SK, dan bahwa industri keuangan perlu diatur lebih kuat untuk menghadapi ketidakpastian.
- Manfaat nyata lain. Penghapusan kredit macet UMKM dan penataan sektor keuangan dipandang dapat membuka sumbatan ekonomi.
- Akuntabilitas demokratis. Pendukung berpendapat evaluasi oleh wakil rakyat adalah bentuk pengawasan yang sah.
Dengan kata lain, niat di balik revisi tidak otomatis buruk. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasinya — apakah BI tetap bisa bertindak independen ketika tujuan stabilitas dan pertumbuhan berbenturan.
Dampak ke Pasar & Investor
Reaksi pasar mencerminkan kegelisahan tersebut: rupiah berada di rekor terlemah, IHSG tertekan (dan secara tahunan susut signifikan sepanjang 2026 akibat berbagai faktor), serta sinyal kehati-hatian dari investor asing seperti penundaan FTSE Russell. Penting digarisbawahi, pelemahan pasar 2026 bersifat multifaktor — harga minyak, tekanan global, dan kurs — bukan semata akibat revisi UU ini.
Bagi investor, beberapa hal yang layak dipantau:
- Independensi dalam praktik, bukan sekadar UU. Yang paling menentukan adalah apakah BI tetap mampu mengambil keputusan tidak populer (mis. menaikkan bunga) saat diperlukan.
- Inflasi dan arus modal asing. Keduanya adalah barometer kepercayaan terhadap kredibilitas kebijakan.
- Stabilitas rupiah. Mata uang adalah cerminan paling cepat dari persepsi kredibilitas.
- Sinyal tata kelola. Pola penunjukan pejabat dan keterbukaan data akan terus dibaca pasar.
Kesimpulan
Independensi bank sentral bukan dogma yang tak boleh disentuh, dan koordinasi dengan pemerintah punya tempatnya. Namun, kredibilitas dan prediktabilitas adalah "permata mahkota" sebuah bank sentral — aset yang dibangun bertahun-tahun namun bisa tergerus cepat.
Revisi UU P2SK 2026 menempatkan BI pada ujian penting: dapatkah ia tetap menjaga stabilitas rupiah dan inflasi secara kredibel sambil mengemban mandat pertumbuhan, tanpa tunduk pada tekanan jangka pendek? Jawabannya tidak akan terlihat dari teks undang-undang, melainkan dari praktik kebijakan BI ke depan. Bagi investor, sikap paling rasional bukan panik, melainkan memantau bukti — terutama apakah BI tetap berani bertindak independen saat diperlukan.
Referensi (data publik, 2025–2026)
- The Jakarta Post — Indonesia passes bill allowing lawmakers to evaluate central bank performance (4 Juni 2026).
- InvestorTrust — Indonesia Overhauls Financial Laws, Redefining Central Bank Autonomy (Juni 2026): mandat ganda & 17 area.
- Indonesia-Investments — House Discusses Draft Bill to Change Bank Indonesia's Mandate (Sep 2025): perubahan mandat & kewenangan pemberhentian.
- Kompas — pembahasan revisi UU P2SK oleh DPR & pemerintah (Feb 2026).
- Indonesia at Melbourne (Univ. Melbourne) — Credibility of Indonesia's central bank… at stake (Feb 2026): penunjukan Thomas Djiwandono.
- Trading Economics; Malay Mail — rupiah tembus Rp18.000, kenaikan suku bunga BI ke 5,5%.
- Katadata/D-Advisory — penghentian rilis data arus modal mingguan & penundaan FTSE Russell.
Catatan: situasi kebijakan & pasar berkembang cepat; verifikasi ulang saat publikasi. Tulisan ini bersifat edukatif, analitis, dan berimbang — bukan ajakan/rekomendasi jual-beli efek maupun pernyataan keberpihakan politik. Lakukan riset mandiri (DYOR).